Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Akui Israel dengan Syarat Palestina Merdeka sebagai Negara Berdaulat

6tv.info - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel sebagai negara berdaulat dengan syarat utama yaitu Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/5/2025).

Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prancis ke Indonesia, kedua pemimpin negara membahas berbagai isu internasional termasuk konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Prabowo menyoroti pentingnya solusi damai yang menghormati kedaulatan kedua pihak dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.

"Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kami siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," ucap Prabowo dalam pernyataan bersama yang disaksikan oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo menekankan bahwa solusi dua negara atau two-state solution merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Pendekatan ini mengusulkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdampingan dengan Israel, dengan batas-batas yang diakui secara internasional.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam proses perdamaian dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah perbatasan kedua negara. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk berperan dalam penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade.

Pernyataan Tegas Prabowo tentang Pengakuan Israel

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan posisi Indonesia secara gamblang mengenai syarat pengakuan terhadap Israel. Pernyataan ini menjadi sorotan karena selama ini Indonesia belum pernah membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel sejak kemerdekaan.

Sikap yang diambil Prabowo menunjukkan adanya pendekatan pragmatis dalam politik luar negeri Indonesia, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang selama ini dipegang, yaitu dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Syarat yang diajukan Indonesia sangat jelas: pengakuan terhadap kedaulatan Palestina harus menjadi prasyarat utama.

"Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," tegas Prabowo.

Pernyataan Prabowo tentang jaminan keamanan untuk Israel menunjukkan pendekatan yang berimbang dalam melihat konflik di Timur Tengah. Indonesia tidak hanya berfokus pada hak Palestina, tetapi juga mengakui pentingnya keamanan dan kedaulatan Israel dalam kerangka solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

Solusi Dua Negara sebagai Jalan Perdamaian

Konsep solusi dua negara atau two-state solution yang diusung Presiden Prabowo bukanlah pendekatan baru dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Namun, dukungan eksplisit dari pemimpin negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memberikan bobot diplomatik yang signifikan terhadap pendekatan ini.

Indonesia telah lama menjadi pendukung setia kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Dukungan ini berakar pada semangat anti-kolonialisme yang menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan. Namun, pernyataan Prabowo menunjukkan evolusi dalam pendekatan Indonesia yang kini lebih menekankan pada solusi praktis dan berimbang.

Posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina selalu konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Namun, dengan pernyataan terbaru ini, Indonesia juga mengakui realitas geopolitik yang ada dan pentingnya pendekatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Upaya diplomatik Indonesia dalam isu Palestina tidak hanya terbatas pada pernyataan politik, tetapi juga meliputi bantuan kemanusiaan dan dukungan di forum-forum multilateral. Dengan posisi barunya, Indonesia berpotensi memainkan peran yang lebih aktif sebagai mediator dalam proses perdamaian.

Dukungan Prancis dalam Penyelesaian Konflik

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron menjadi momentum penting dalam penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Prancis, sekaligus membahas isu-isu global termasuk konflik di Timur Tengah. Macron, yang tiba di Jakarta pada Selasa malam (27/5/2025), disambut dengan upacara kenegaraan lengkap di Istana Merdeka.

Dalam pernyataan bersama, Presiden Macron menegaskan komitmen Prancis untuk terus mendesak penghentian kekerasan di Gaza dan menjamin akses bantuan kemanusiaan penuh ke wilayah tersebut. Dukungan Prancis ini sejalan dengan posisi Indonesia yang juga memprioritaskan aspek kemanusiaan dalam konflik yang sedang berlangsung.

Prabowo juga menyampaikan dukungan Indonesia terhadap rencana penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi pada Juni 2025 di New York. KTT tersebut bertujuan untuk membahas solusi komprehensif bagi konflik Israel-Palestina dan diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret menuju perdamaian.

Sejarah Hubungan Indonesia-Israel

Kabar tentang normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel pernah mencuat pada tahun 2023. Media Israel, Ynet, melaporkan bahwa pemerintah Israel dan Indonesia telah melakukan pembicaraan tentang normalisasi hubungan selama tiga bulan. Menurut laporan tersebut, Israel akan menghentikan upayanya untuk menghalangi keanggotaan Indonesia di OECD sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan formal antara kedua negara.

Media Jewish Insider juga pernah mengabarkan isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Menurut media tersebut, Presiden Joko Widodo dan Eli Cohen selaku Menteri Luar Negeri Israel saat itu telah menyetujui rancangan akhir perjanjian normalisasi hubungan kedua negara sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh.

Namun, Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat itu menegaskan bahwa pemberitaan media asing yang menyebut Indonesia memiliki rencana hubungan persahabatan resmi dengan Israel tidak benar. "Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima media pada Februari 2024.

Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Retno Marsudi, juga menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini menunjukkan perbedaan sikap antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Prabowo saat ini.

Implikasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Pernyataan Prabowo tentang kesiapan mengakui Israel menandai perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Meskipun tetap berpijak pada dukungan terhadap Palestina, pendekatan baru ini membuka peluang bagi hubungan diplomatik dengan Israel di masa depan, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Potensi hubungan diplomatik dengan Israel, jika syarat pengakuan terhadap Palestina terpenuhi, dapat membuka berbagai peluang kerja sama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan. Israel dikenal sebagai negara dengan kemajuan teknologi tinggi, sementara Indonesia merupakan pasar besar dengan potensi ekonomi yang signifikan di Asia Tenggara.

Tanggapan masyarakat internasional terhadap pernyataan Prabowo cukup beragam. Media Israel telah menyoroti pernyataan tersebut, sementara negara-negara Arab dan pendukung Palestina menunggu langkah konkret yang akan diambil. Komunitas internasional pada umumnya menyambut positif pendekatan yang lebih berimbang dari Indonesia.

Harapan Perdamaian di Timur Tengah

Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade telah menimbulkan penderitaan bagi jutaan orang. Upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Indonesia yang kini menawarkan pendekatan baru melalui pernyataan Presiden Prabowo.

Langkah selanjutnya yang akan diambil Indonesia adalah mendukung penuh rencana KTT yang akan diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi. Indonesia juga akan terus mengadvokasi solusi dua negara di berbagai forum internasional dan menyiapkan kontribusi konkret dalam bentuk pasukan perdamaian jika diperlukan.

Dukungan internasional sangat penting dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Peran negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa, serta negara-negara dengan pengaruh regional seperti Indonesia, dapat menjadi katalisator dalam proses perdamaian yang kompleks ini.

Dengan pendekatan yang berimbang dan pragmatis, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat politik luar negeri bebas aktif.